Lampung - Lensa Monitor.
Politik uang (Money Politics) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Jumat (7/11/2024).
Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya.
Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang sudah keluar dalam kegiatan kampanye.
Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk, dan tak heran jika politik uang disebut sebagai 'mother of corruption' atau induknya korupsi.
Tentu saja itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih.
Perilaku seperti itu biasanya disebut sebagai investive corruption, atau investasi untuk korupsi.
Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri.
Praktik ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin, kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel.
Kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politik, pada akhirnya figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas.
Figur yang terpilih karena korupsi politik ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain, hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang 'balik modal' yang dikeluarkannya selama kampanye.
Korupsi tersebut bisa berdampak di internal, yaitu seperti korupsi dalam bentuk jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan dampaknya kepada masyarakat, akan terlahir regulasi yang tidak memihak mereka, pungutan liar, hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan.
Untuk itu, sebaiknya masyarakat harus memahami, bahwa untuk praktek 'Money Politics' jangan sampai diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang, karena akan memberangus azas demokrasi kita. (Red*).
