Tanggamus - Lensa Monitor. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Tanggamus merupakan salah satu lembaga penyelenggara yang bertugas mengawasi pemilihan umum (Pemilu) di kabupaten Tanggamus, saat ini disinyalir banyak menimbulkan kontroversi.
Alasannya, selain dugaan melakukan praktik sistem nepotisme pada saat perekrutan Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan (Panwascam), tapi juga dalam perekrutan panitia pengawas pemilihan umum untuk Kelurahan atau desa (PKD) pun terindikasi telah terjadi pengaturan.
Tak hanya sebatas itu saja, kali ini lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya Pemilu di Kabupaten Tanggamus tersebut kembali membuat ulah, lantaran diduga sampai saat ini belum juga membayarkan honor untuk bimbingan teknis (Bimtek) Panwaslu pada tahun 2023.
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh mantan anggota Panwaslu Tanggamus, yang identitas minta tak disebutkan.
"Dana bimtek panwaslu se Kabupaten Tanggamus yang dimulai bulan april 2023 belum dibayar sampai sekarang," ungkapnya melalui chat WhatsApp, pada selasa (10/7/2024).
Dia menjelaskan bahwa, Pada tahun 2023 yang lalu, Bawaslu Tanggamus telah dua kali menggelar Bimtek disalah satu hotel di Kecamatan Gisting.
Menurut keterangannya, dalam bimtek tersebut, terdapat honor bagi anggota panwaslu yang hadir sebagai peserta sebesar Rp.1,2 juta per orang.
Sehingga apabila jumlah dana tersebut diakumulasi, maka setiap anggota panwaslu berhak menerima honor sebesar Rp.2, 4 juta.
Namun sayangnya, hingga saat ini honor yang ditunggu-tunggu oleh para peserta bimtek tak kunjung juga dibayarkan.
"Dua kali bang bimtek itu, dihari yang berbeda, lokasi di hotel Gisting, besar dana bimtek itu Rp.1, 2 juta per orang, tapi sampai sekarang belum dibayar," keluhnya.
Dirinya mengaku sudah banyak yang mempertanyakan terkait macetnya honor bimtek tersebut ke sekretariat Bawaslu Tanggamus, namun hanya dijawab dengan beribu alasan tanpa kepastian.
"Begini alasannya kalau ditanya bang, sedang pengajuan atau ada kesalahan atau pengajuannya masih di Provinsi, hanya itu saja alasannya bang," katanya, menirukan.
Dirinya menuding Ketua Bawaslu Tanggamus Najih Mustofa sebagai biang kerok atas banyaknya kontroversi yang terjadi di Bawaslu Tanggamus.
"Kacau Bawaslu Tanggamus semenjak kepemimpinan Najih Mustofa, tidak jelas dana-dananya," ujarnya.
Selain soal tidak adanya transparansi anggaran, dia juga mengatakan praktik nepotisme tumbuh subur di era Najih Mustofa.
"Pokoknya parah bang kepemimpinan Najih ini, penyelenggaranya sanak familynya semua," ketusnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tanggamus, Najih Mustofa maupun Kepala Sekretariat Bawaslu Tanggamus, Alvindra belum berhasil dikonfirmasi. (One*)
